Sentroclub’s Weblog

hidup hanya sekali sebentar lagi mati

Tokoh Agama dan Pilihan Politik

22/02/2004

Saat tokoh agama berpolitik, maka akan muncul permasalahan. Namun masalahnya lebih terletak pada penggunaan otoritas dan penggunaan legitimasi, bukan pada substansi keterlibatan tokoh agama dalam politik praktis. Jadi masalahnya, apakah terjadi ‘authority abuse’ saat tokoh-tokoh agama berpolitik atau tidak. Selama tidak ada penyalahgunaan otoritas, maka politik tokoh agama tidak menjadi masalah, bahkan sangat dibutuhkan.

Alasannya, wilayah kiai adalah sakral, berdimensi gerakan moral yang penuh dengan nilai-nilai keikhlasan, tanpa tendensi dan ambisi, menjadi milik semua golongan. Sedang dunia politik adalah profan yang meniscayakan adanya kepamrihan, penuh muatan politis, tendensius, dan akibatnya para kiai hanya menjadi alat politik kelompok tertentu. Jika berpolitik praktis dan menjadi juru kampanye parpol, para kiai akan terjebak pada logika politik (the logic of politics) yang sering memanipulasi umat atau masyarakat basisnya demi kepentingan politik, yang pada gilirannya menggiring ke arah logika kekuasaan (the logic of power) yang cenderung kooptatif, hegemonik, dan korup. Akibatnya, kekuatan logika (the power of logic) yang dimiliki kiai, seperti logika moralitas yang mengedepankan ketulusan pengabdian terhadap masyarakat basisnya akan menjadi hilang, terkalahkan oleh logika kekuasaan tadi.

Sepintas, argumen yang diajukan beberapa kalangan agar kiai tidak berpolitik sangat luhur dan mulia. Sebagian kalangan itu sepertinya menghendaki agar kesucian, keluhuran moral, dan tugas mulia para kiai yang ada di dunia ‘lain’ harus tetap terjaga dari ‘comberan’ politik yang penuh dengan kenistaan. Bahkan, boleh dibilang mereka berusaha menyelamatkan para kiai dari godaan politik yang kotor.

Sebelum lebih jauh, perlu diketahui bila penggunaan istilah kiai, merupakan sebutan lazim untuk istilah ulama di negeri ini. Dalam tata bahasa Arab (nahwu-sharaf), ‘ulama merupakan bentuk jamak dari kata ‘alim, yang berarti orang yang berilmu, terutama ilmu keagamaan. Penggunaan istilah ulama, kemudian jarang digunakan, saat Islam dikembangkan di Indonesia, yang mana unsur lokalitas budaya masih dipertahankan.

Untuk menghindari kerancuan pemaknaan, terlebih saat istilah kiai menjadi sangat bias, sehingga orang yang bisanya cuma membuat orang lain menangis mendengar kemerduan suaranya juga dianggap kiai, maka penulis tidak memakai istilah ulama atau kiai. Sebagai gantinya, penulis menggunakan istilah tokoh agama, sehingga pembahasannya juga lebih luas.

Politik tokoh agama

Menurut studi Nasir Tamara (1982), sebelum dan sesudah berhasil menumbangkan rezim Shah Iran di tahun 1979, mendiang Imam Khameini adalah seorang tokoh agama (ulama), mujtahid (pembaharu pemikiran), marja’ al-taqlid (seorang yang patut diikuti), sekaligus seorang politisi yang dikagumi dan dihormati masyarakat Iran. Khameini menuliskan gagasan dan doktrin politik sejak tahun 1941 dalam bukunya berjudul ‘Kasyf al-Asrar’.

Di berbagai pidato politiknya, Imam Khameini dengan tegas meminta agar Shah Iran mengundurkan diri dari jabatannya. Saat Shah Iran membuat kebijakan land-reform di tahun 1963, dengan tegas Imam Khameini melakukan gerakan perlawanan, meski akhirnya ia harus meninggalkan Iran menuju Turki (1964), Irak (1964-1978), dan Prancis sejak tahun 1978. Di ketiga negara itu, Imam Khameini meneruskan perjuangannya melawan rezim Shah Iran.

Begitu juga yang dilakukan teolog besar Gustavo Gutierrez dari Peru, atau uskup agung Oscar A Romero dari El Savador. Mereka adalah para tokoh agama yang juga berpolitik praktis, berperang melawan penindasan terstruktur di wilayahnya. Para tokoh agama itu semua memiliki kesadaran dan semangat keagamaan untuk melakukan perubahan, melawan struktur dan kultur yang hanya menguntungkan sekelompok kecil manusia, tapi merugikan dan menindas mayoritas.

Kesadaran dan semangat keagamaan ini pula yang mendasari pilihan seorang pastor dari Bolivia, Camilo Torres untuk bergabung dengan Ernesto Che Guevara bergerilya melawan pemerintahan komprador, meski akhirnya ia harus tewas dalam sebuah pertempuran gerilya yang tidak seimbang. Bagi kelompok gereja, tindakan Torres tidak mendapat restu, tapi bagi kalangan tertindas dan anak muda di Amerika Latin, tindakan Torres patut ditiru. (Mangunwijaya: 1982)

Begitu pula dalam kaitannya dengan peran politik tokoh agama yang ada di dalam negeri. Ini bisa dilihat dari peran sosial politik Nahdlatul Ulama (NU), organisasi sosial yang pernah berpolitik praktis. Di masa revolusi kemerdekaan, para tokoh agama dari NU membuat langkah political power dengan membentuk tiga kelompok barisan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Barisan Hizbullah dipimpin K.H. Zainul Arifin, Barisan Sabilillah dipimpin K.H. Masykur, dan Barisan Mujahidin dipimpin K.H. Wahab Hasbullah. (Choirul Anam: 1985)

Saat memilih aktif di jalur parpol, tokoh agama dari NU juga membuat beberapa catatan gemilang. Menteri Dalam Negeri dari NU, Mr. Soenarjo membuat kebijakan pembentukan panitia Pemilu pertama yang terdiri dari perwakilan parpol. Menteri Ekonomi dari NU, Rahmat Mulyoamiseno membatasi aktivitas ekonomi pengusaha asing, serta memproteksi dan mengembangkan pengusaha pribumi.

Di bidang keagamaan dan pendidikan, tokoh NU juga sangat berperan, seperti pembangunan Masjid Istiqlal di masa Menteri Agama (Menag) K.H. Abdul Wahid Hasyim, pendirian IAIN oleh Menag K.H. Wahib Wahab, realisasi penerjemahan Alqur’an edisi bahasa Indonesia oleh Menag Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri, dan penyelenggaraan kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) oleh Menag K.H. Muhammad Dahlan.

Begitu pula penerimaan tokoh-tokoh agama atas bentuk final negara kesatuan berasaskan Pancasila, tentunya juga tidak bisa dianggap sebagai peristiwa politik yang sepele. Semua itu adalah bentuk pengabdian para tokoh agama yang tulus, tanpa pamrih, tanpa tendensi, kecuali untuk menegakkan kebenaran, dan menghilangkan penindasan. Padahal, semua itu bermula dari keterlibatan di dunia politik praktis.

Persoalan otoritas

Lantas pertanyaannya, manakah yang harus dipilih oleh para tokoh agama, antara berdakwah dengan berpolitik? Bagi penulis, antara dakwah dan politik tidak dapat dipisahkan begitu saja. Keduanya saling terkait, saling melengkapi dan saling membutuhkan. Jika tokoh-tokoh agama menyerukan pemberantasan korupsi, misalnya, sementara di semua level struktural sedemikian korup, bahkan di lingkungan departemen keagamaan juga korup, apakah seruan moral itu bisa berhasil?

Dengan berpolitik, masuk ke salah satu parpol, tokoh agama bisa menyuarakan kebenaran, meski ia harus kena pecat dari jabatannya, tidak punya teman di pemerintahan, dan seterusnya. Ini yang dikatakan Rasulullah Saw. dengan “qul al-haqqa walaw kaana murran” (konsisten terhadap kebenaran meski dengan resiko yang sangat berat) dan menjadi semangat berpolitik para tokoh agama.

Memang saat tokoh agama berpolitik, maka akan muncul permasalahan. Namun masalahnya lebih terletak pada penggunaan otoritas dan penggunaan legitimasi, bukan pada substansi keterlibatan tokoh agama dalam politik praktis. Jadi masalahnya, apakah terjadi ‘authority abuse’ saat tokoh-tokoh agama berpolitik atau tidak. Selama tidak ada penyalahgunaan otoritas, maka politik tokoh agama tidak menjadi masalah, bahkan sangat dibutuhkan.

Penilaian terjadi ‘authority abuse’ ini tidak boleh hanya sepihak, atau berasal dari lawan-lawan politik tokoh agama saja. Sebab penilaian dari lawan politik hanya memunculkan bias saja. Karena itu, penilaian ‘authority abuse’ harus berasal dari basis konstituen para tokoh agama. Jika basis konstituen merasa terjadi penyalahgunaan kewenangan, maka kontrak politik dengan para tokoh agama itu harus segera diputus, tidak diperpanjang.

Apalagi dalam sejarahnya, jika terjadi penyalahgunaan otoritas tokoh agama, maka akan muncul kesadaran pengikutnya untuk melakukan gerakan ‘perlawanan’. Gerakan reformasi gereja yang dipandegani Martin Luther menjadi salah satu contohnya. Jika para tokoh agama tega melakukan penyelewengan otoritas, bisa jadi peristiwa tragis Revolusi Prancis akan terulang kembali.

Sebagai gambaran akhir, penulis teringat ujaran Imam Ghazali dalam bukunya Ihya’ Ulum al-Din. “Jika ada orang berzina, apakah alat vitalnya yang harus dipotong,” tanya Ghazali. Dikaitkan dengan pembahasan tulisan ini, jika ada penyelewengan kewenangan yang dilakukan tokoh agama saat berpolitik, apa harus keterlibatannya dalam politik yang dihilangkan?

Sekali lagi, keterlibatan para tokoh agama dalam politik, bukan berarti berupaya menggabungkan konsep ‘din wa daulah’ (agama dan negara) yang dipegang erat kelompok skripturalis-fundamentalis, tapi untuk memberikan kesempatan para tokoh agama untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan masyarakat basisnya. Meski harus masuk parpol. []

May 30, 2008 - Posted by | agama

1 Comment »

  1. Anggota Sentroclub berkata:
    Assalamu’alaikum.
    Bila kita mau menelisik sejarah panjang bangsa Indonesia, maka akan ditemukan betapa besar peran umat Islam, dalam hal ini para Ulama, Kiai, dan tokoh umat Islam dalam turut membangun negeri ini. Karena para Kiai pada khususnya selalu menjadikan pesantren sebagai basis perjuangan umat. Pesantren laksana markas para Kiai dan santri untuk membangun negeri tercinta. Memang tak menutup kemungkinan ada ekses2, tapi yg perlu diingat mereka hanya oknum Kiai Gadungan. Mereka hanya nempel stempel ke-Kiai-an saja. Jangan digeneralisasikan!. Saat ini, para Kiai dan umat Islam dihadapkan pada kenyataan pilihan politik. Kiai diasumsikan sebagai sosok yg memiliki pengaruh dan kharisma yg luar biasa dimasyarakat sehingga menarik perhatian banyak politisi. Pilkada/Pilgub menjadi tantangan baru yg niscaya bagi para Kiai. Beliau2 menjadi target “safari silaturrahim” politik bagi poltisi. Tak jarang para calon pimpinan daerah atau kontestan Pilkada/Pilgub ber-ramai2 “sowan” untuk mendapat restu sang Kiai sebagai legitimasi moral bagi masyarakat. Namun, perlu dipertegas bahwa peran Kiai bagi umat sesungguhnya adalah memberdayakan umat, mengontrol & mengawasi jalannya kekuasaan, sekaligus mengantarkan umat pada terciptanya masyarakat yg menjunjung tinggi nilai2 agama dan berimplikasi pada kejujuran, keadilan, kemanusiaan, kemaslahatan, sebagaimana yg diperjuangkan oleh Baginda Nabi Muhammad SAW. bukankah para Kiai (yg sejati) merupakan potret ulama sebagai waratsatul anbiya’?
    Note: Memang tidak ada larangan terhadap Kiai yg ingin berpolitik, tapi ada baiknya urusan politik itu diserahkan kepada yg lebih ahli. Akan tetapi sang expert dalam politik tersebut harus dalam naungan Ulama, Kiai, Habaib, dlsb.
    Kalo boleh tau nih, siapa sih yg naruh tulisan ini..??!..
    Wassalamu’alaikum.

    Comment by khofy | June 10, 2008 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: